Eleketronik Sertifikasi Pemantauan

PERMEN PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya, yang meliputi :

1. 1. Bendungan dengan tinggi 15 meter atau lebih diukur dari dasar fondasi terdalam
2. 2. Bendungan dengan tinggi 10 meter sampai dengan 15 meter diukur dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan
       a. panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
       b. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; atau
       c. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik per detik; atau
3. 3. Bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang didesain menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keamanan bendungan, yang harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai norma, standar, pedoman dan manual untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang atau tampungan lumpur. Konsepsi keamanan bendungan, terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu:

1.     a. Keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan struktural, aman terhadap kegagalan hidraulis,
           dan aman terhadap kegagalan rembesan;
2.     b. Operasi, pemeliharaan dan pemantauan; dan
3.     c. Kesiapsiagaan tindak darurat.

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan bendungan (Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengisian Awal waduk) maupun pengelolaan bendungan (tahap operasi, penghapusan fungsi, dan rehabilitasi), diperlukan Persetujuan/izin dari Menteri PUPR dalam rangka memastikan persyaratan keamanan bendungan telah terpenuhi. Adapun Persetujuan dan Perizinan adalah :

1.     1. Persetujuan Desain
2.     2. Izin Pelaksanaan Konstruksi Bendungan
3.     3. Izin Pengisian Awal Waduk
4.     4. Izin Operasi Bendungan
5.     5. Izin Penghapusan Fungsi Bendungan

---